## Mundur dari DPR, Pilihan Terbaik untuk Redam Kegaduhan Publik? Analisis Hendri Satrio
Jakarta, 30 Agustus 2025 – Gejolak sosial politik yang akhir-akhir ini melanda berbagai daerah di Indonesia menimbulkan pertanyaan besar terkait peran dan tanggung jawab para wakil rakyat. Langkah mundur empat anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, yakni Ahmad Sahroni (NasDem), Eko Patrio (PAN), Nafa Urbach (NasDem), dan Uya Kuya (PAN), dari kursi mereka menjadi sorotan dan menuai berbagai pendapat. Analis komunikasi politik, Hendri Satrio atau yang akrab disapa Hensa, menilai pengunduran diri keempat figur publik tersebut sebagai pilihan terbaik untuk meredakan ketegangan yang tengah berkembang di masyarakat.
“Situasi saat ini menguji nasionalisme mereka,” tegas Hensa dalam keterangannya pada Sabtu, 30 Agustus 2025. Ia melanjutkan, “Mereka seharusnya mendengarkan suara rakyat dengan cara mundur dari jabatan mereka. Jika tidak, situasi seperti ini, diwarnai aksi-aksi demonstrasi di berbagai tempat, akan terus berlanjut tanpa henti.”
Hensa menekankan bahwa pengunduran diri bukan sekadar soal meninggalkan jabatan, melainkan juga sebuah bentuk empati terhadap keresahan publik yang dipicu oleh pernyataan-pernyataan kontroversial yang sebelumnya dilontarkan oleh para anggota DPR tersebut. “Pilihannya hanya dua: mendengarkan rakyat dengan mundur, atau bersikeras bertahan hingga situasi semakin memanas dan tak terkendali,” ujarnya dengan nada serius.
Ia melihat kericuhan yang terjadi di berbagai daerah sebagai konsekuensi dari kegagalan komunikasi publik yang dilakukan oleh para pejabat, termasuk anggota legislatif. Rakyat, menurut Hensa, membutuhkan penyampaian pesan politik yang sederhana, mudah dipahami, dan tentunya, sensitif terhadap kondisi sosial masyarakat.
“Akibatnya, tingkat kepercayaan atau *trust* terhadap pemerintah dan lembaga legislatif menurun drastis. Ini adalah alarm yang sangat serius dan menandakan adanya krisis kepercayaan yang perlu segera diatasi,” tegas Hensa. Ia mengingatkan para pejabat dan anggota legislatif untuk lebih berhati-hati dalam setiap pernyataan publik yang disampaikan. Kejadian di Jakarta, misalnya, menjadi bukti nyata dampak negatif dari komunikasi publik yang keliru.
“Aksi-aksi demonstrasi yang terjadi belakangan ini harus menjadi pelajaran berharga bagi para pejabat dan wakil rakyat. Mereka harus lebih bijak dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pesan politik,” kata Hensa. Pernyataan-pernyataan yang tidak sensitif dan memicu kontroversi, menurutnya, adalah kesalahan fatal yang dapat memicu gejolak sosial.
“Mengeluarkan kata-kata yang tidak diinginkan masyarakat merupakan tindakan yang sangat tidak terpuji. Ini harus menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak agar lebih berhati-hati dalam berkomunikasi dengan publik,” tambahnya.
Meskipun demikian, Hensa meyakini bahwa keempat politisi tersebut telah menyadari keseriusan situasi yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, ia menyarankan agar mereka kembali ke profesi sebelumnya yang telah menghantarkan mereka pada kesuksesan. “Ini hanya saran, demi kebaikan bangsa dan negara. Sahroni adalah pengusaha sukses, Nafa, Eko, dan Uya juga telah dikenal sebagai selebriti sukses. Kembali ke profesi sebelumnya mungkin adalah pilihan yang bijak, dan saya yakin mereka kini telah memahami situasi ini,” pungkas Hensa.
**Kata Kunci:** Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Nafa Urbach, Uya Kuya, DPR RI, pengunduran diri, komunikasi politik, gejolak sosial, krisis kepercayaan, Hendri Satrio, NasDem, PAN.
**Copyright @ 2025 NTVNews.id. All rights reserved**
